Pernah ga sih kalian mikir, “Kalo semua perusahaan gila-gilaan melakukan efisiensi, memangkas pekerja secara massal demi teknologi, bukannya uang yang beredar di masyarakat bakal makin dikit?” Kalo dipikir-pikir lagi, bukannya tren ini ujung-ujungnya bakal jadi bumerang mematikan buat para pelaku bisnis itu sendiri?
Dulu, kita mungkin ngerasa aman. Kita mikir bahwa otomasi hanya akan menyapu pekerjaan kerah biru di lantai pabrik, mereka yang tugasnya mengemas, memotong, atau merakit produk. Kabar buruknya, realita sekarang berbalik 180 derajat. Kehadiran agent AI yang lagi gencar dieksploitasi saat ini, seperti Claude, atau ChatGPT, justru sangat agresif mendisrupsi pasar kerja kerah putih, terutama di level entry. Pekerjaan administratif, analisis dasar, atau riset yang biasanya menjadi batu loncatan bagi lulusan baru, sekarang bisa dieksekusi mesin dalam hitungan detik. Kajian dari International Labour Organization (ILO) pun mengonfirmasi hal ini: pekerjaan kantoran justru menjadi sektor yang paling rentan tergusur oleh AI.
Faktanya, saat ini banyak perusahaan yang diam-diam mulai merampingkan jumlah pekerjanya dengan dalih memangkas biaya operasional. Lucunya, setiap perusahaan yang melakukan efisiensi ini pasti berharap perusahaan lain ga ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena jika tren ini masif, secara perlahan tapi pasti, jumlah masyarakat yang memiliki uang untuk membeli produk akan menyusut.
Para petinggi perusahaan ini kayanya lupa satu hukum alam ekonomi yang paling dasar: AI yang mereka suruh kerja 24 jam sehari itu ga butuh jajan kopi, ga akan nyicil rumah, dan ga bakal pernah checkout keranjang belanjaan online. Laporan keuangan perusahaan kuartal ini mungkin kelihatan bagus dan hijau berkat efisiensi, tapi mereka sebenarnya lagi menggali kuburan buat pasar mereka sendiri di masa depan.
Data dari Badan Pusat Statistik, menunjukan bahwa jumlah masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp 2.040.262 per bulan menurun drastis dari 57,33 juta jiwa menjadi 46,7 juta jiwa, Indonesia kehilangan sekitar 10,63 juta masyarakat kelas menengah, yang mana masyarakat kelas ini adalah roda utama penggerak ekonomi negara. Data dari BPS, menunjukan bahwa terdapat kenaikan jumlah masyarakat menuju menengah dari 128,85 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 142 juta jiwa di tahun 2025, ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat kelas menengah turun kelas menjadi masyarakat menuju menengah, dengan rentang pengeluaran sekitar Rp874.398 – Rp2.040.262 per bulan.
Dalam kacamata ekonomi makro, fenomena ini menghancurkan apa yang disebut disposable income atau pendapatan sisa untuk dibelanjakan.
Apa artinya ini untuk pelaku bisnis dalam jangka panjang? Ini fatal! Efek domino dari seluruh perusahaan yang berusaha mengurangi pekerja ini ga akan ada habisnya. Siklusnya gini: awalnya segelintir perusahaan melakukan efisiensi karena pasar mulai lesu. Melihat hal itu, mayoritas perusahaan lain mulai ikut-ikutan latah melakukan hal yang sama. Akibatnya, jumlah uang di pasar makin mengering. Efisiensi terus ditekan to the max, hingga akhirnya perusahaan-perusahaan gulung tikar karena pasar sudah benar-benar kehabisan napas.
Pada titik ini, pelaku bisnis sudah kehilangan kepercayaan. Investor lokal maupun internasional mulai berkemas dan hengkang karena melihat ketidakpastian yang makin menjadi-jadi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat parah. Konsep yang oleh ekonom pemenang Nobel, Daron Acemoglu, disebut sebagai so-so technologies, teknologi yang hanya menggusur pekerja demi memotong biaya tanpa meningkatkan produktivitas riil.
Dari sudut pandang masyarakat, kondisinya jauh lebih gelap. Mulai banyak yang khawatir dan frustrasi karena sulit mendapat pekerjaan. Kompetisi untuk mendapatkan posisi dengan gaji yang kurang layak aja makin ga masuk akal. Banyak yang akhirnya bekerja murni hanya untuk bertahan hidup.
Ketika masa depan keliatan suram, jangankan memikirkan investasi, keinginan untuk menikah dan membangun keluarga aja makin memudar, ini tercermin dari data pernikahan di Indonesia. Masyarakat menjadi sangat pesimis terhadap masa depannya.
Ancaman ini makin nyata kalo kita menengok data BPS. Dari seluruh masyarakat berusia 25 tahun ke atas, persentase yang benar-benar bisa menamatkan pendidikan tinggi itu masih sangat kecil, hanya di kisaran 13,7%, dan sebagian besar didominasi oleh lulusan SD/SMP sebesar 54,9%. Mayoritas pekerja kita masih terjebak di sektor informal, atau pekerja level bawah yang posisinya paling rawan digilas oleh algoritma. Kalo pekerjaan entry-level ini hilang direbut AI, putus sudah anak tangga pertama bagi jutaan anak muda untuk naik kelas.
Tentu kita ga bisa sekadar menyuruh orang “ayo upskilling dan belajar hal baru” lalu menganggap masalah selesai. Harus ada intervensi struktural yang berani dari pembuat kebijakan.
Kalo ga ada langkah berarti, ketimpangan ini akan terus terakumulasi. Masyarakat banyak yang kelaparan, dan kelas pekerja bisa makin marah karena merasa terus terpinggirkan oleh sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir elit pemodal dan teknologi. Hingga akhirnya, batas kesabaran itu habis. Pada level kemarahan tertentu, hal paling buruk yang bisa terjadi bukan sekadar kelesuan ekonomi, melainkan sebuah ledakan keresahan sosial, atau bahkan, revolusi.
Get in touch
Do you have a project I can help you with? Let’s talk about it.